Ada Apa Dengan Pengadilan Agama Depok? Ibarat Bagaikan membalikkan tanah ke langit dan langit ke tan

siskafebriana Senin | 11 Oktober 2021 | WIB
Ada Apa Dengan Pengadilan Agama Depok? Ibarat Bagaikan membalikkan tanah ke langit dan langit ke tan
Foto: Istimewa

SwaraJakarta.com - Swarajakarta-Depok. Kamis Pagi (7/10/2021) Kantor Hukum Immanuel Sitanggang & Partners (I.S.LAW) selaku kuasa Hukum dari Sdri. H.Y. memenuhi panggilan Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Depok untuk melaksanakan pemeriksaan yang di lakukkan oleh Hakim Utama/Hakim Tinggi berdasarkan surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat serta Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 agustus 2021 perihal Permohonan Pemantauan dan Pengawasan Persidangan untuk dilakukan klarifikasi kepada Immanuel Sitanggang.

Sebagaimana Kontradiktif/tumpang tindih terhadap adanya 2 putusan Harta Bersama yang diterbitkan maupun diputus Pengadilan Agama Depok terhadap Obyek perkara dan materi yang sama. Yaitu Pada tanggal 27 Juli 2021 Pengadilan Agama Depok kembali mengeluarkan /menerbitkan serta memutus dengan no perkara 724/pdt.g/2021/PA atas Gugatan Sdr.i C.M.P.W selaku Pelawan sekaligus istri kedua dari Sdr. A.M yang mana bahwa telah lebih dulu adanya pada Putusan 1597/Pdt.g/2019/PA atas Gugatan Sdr.i H.Y (selaku istri pertama dan telah bercerai) dengan sdr. A.M yang telah di putus Harta Bersamanya pada tanggal 14 November 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah) pada tanggal 20 Januari 2021 yang di dalam isi pokok perkara memutuskan Bahwa menyatakan mengabulkan gugatan penggugat (sdr.i H.Y) untuk sebagian, menyatakan 93,017157 % dari nilai harga harta berupa I (satu) buah rumah permanen 2 (dua) lantai yang berdiri di atas tanah seluas 278 m2 setempat dikenal umum berlokasi di Perumahan elite tersebut di Kelurahan Baktijaya kecamatan Sukmajaya, kota Depok sebagai harta bersama antara Penggugat (sdr.i H.Y) dengan Tergugat (sdr. A.M), menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam poin 2 diktum putusan ini, Menghukum Tergugat (sdr.A.M) untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut kepada Penggugat (sdr.i H.Y),dan apabila harta tersebut tidak dapat di bagi secara natura,harus dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan (seperdua) bagian kepada Penggugat (sdr.H.Y), Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Secara fakta bahwa Obyek tersebut belum dilakukan Eksekusi serta Obyek masih dikuasai Sdr.A.M bersama Sdr.i C.M.PW, serta Sertifikat Obyek tersebut telah dijaminkan ke Bank Swasta di Jakarta tanpa persetujuan Sdr.i H.Y.(dalam Putusan tersebut sdr.i. H.Y hanya menang diatas kertas).

Atas fakta hukum tersebut yang menjadi hal yang kontradiktif Pengadilan Agama Depok kembali memeriksa serta memutus Perkara Nomor: 724/pdt.g/2021/PA atas Gugatan Sdr.i C.M.P.W selaku Pelawan dan didalam Putusan perkara tersebut yaitu Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian, Menyatakan Pelawan adalah Pelawan (Sdr.i C.M.P.W ) yang benar, Menyatakan Pelawan mempunyai hak milik bersama Terlawan II yaitu sdr. A.M atas satu unit tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di salah satu Perumahan Elite yang terletak di Kelurahan Baktijaya kecamatan sukmajaya Kota Depok, Jawa Barat sebagai Harta bersama milik Pelawan Sdr.i C.M.P.W serta didalam Putusan perkara tersebut Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Depok atau jika berhalangan diganti oleh Wakilnya yang sah disertai yang memenuhi syarat yang termuat pada Pasal 104 HIR. untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2019 atas objek sita tersebut pada point 3 amar diatas, Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya, Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara untuk membayar biaya perkara sejunlah Rp. 3.321.000,- (Tiga Juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah ).

Bahwa Obyek Harta Bersama tersebut adalah Sebuah rumah seluas 278 m2 yang merupakan aset /harta bersama yang dibeli pada saat Sdr. A.M dan Sdri. H.Y masih menjadi suami istri dan sekaligus memiliki Perusahaan General Contractor & Supplier maka membeli Obyek Harta bersama dengan Cara pembelian secara bertahap/cicil 5 (lima) kali pembayaran, yang mana pembayaran 1-2 tidak ada masalah, tetapi pada saat pembayaran ke 3 terjadi KDRT (sesuai pemeriksaan Visum yang termuat di Salinan Putusan Cerai Pengadilan Agama Depok) dan dugaan perselingkuhan antara Sdr. A.M dengan Sdri. C.M.P.W yang akhirnya terjadilah perceraian pada tahun 2012.

Perkara ini sudah di laporkan ke Komisi Yudisial (12/8/2021), Badilag Agama (26/8/2021), Badan Pengawas MA (1/10/2021), karena Pengadilan Agama Depok sudah menerbitkan produk hukum dalam Perkara Putusan Nomor Putusan Nomor: 1597/Pdt.G:2019/PA.Dpk, telah diputus tetapi Pada tanggal 27 Juli 2021 mengeluarkan juga perkara putusan no 724/Pdt.G:2021/PA.Dpk hal ini tentunya tidak mencerminkan unsur keadilan, kepastian serta manfaat Peradilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan dan Majelis pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara tersebut patut diduga dengan sengaja tidak mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mankamah Agung ssbagaimana Pedoman Pelaksanan Tugas Bagi Pengadilan pada angka XVIII, yaitu titik singgung kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang kepemilikan obyek sengketa (derden verzet) yang Pelawannya bukan sebagai pihak dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, maka perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri dan hal ini juga menyalahi aturan Pasal 50 ayat 2 p.3 UU No.3 Tahun 2006) mengenai titik singgung kewenangan PN dan PA. Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan PAtentang "kepemilikan" obyek sengketa (derden verzet) yang pelawannya bukan sebagai pihak dalam perkara yangdiputus oleh PA tersebut, maka perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri (secara fakta peristiwa hukum bahwa Obyek tersebut belum di EKSEKUSI dan Sdri. C.M.P.W hadir dalam perkara Nomor: 1597/Pdt.G:2019/Pa.Dpk serta hadir dalam Pelaksanaan Sita Jaminan Obyek Harta Bersama dan hingga saat ini sdr.i H.Y belum mendapatkan hak nya secara NYATA dan HANYA MENANG DIATAS KERTAS DALAM PERKARA Nomor: 1597/Pdt.G:2019/PA.Dpk) terang kantor hukum I.S.LAW.

Immanuel Sitanggang mengapresiasi kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Bapak Panitera Mahkamah Agung yang telah memberikan Voorpost atas Pengaduan yang telah disampaikan kiranya dalam Proses Pemeriksaan terhadap Pengaduan tersebut dapat berjalan dengan baik secara transparansi, kepastian, kemanfaat dan berkeadilan, begitu juga Fungsi-Fungsi Pengawasan yang berada di Bawah Mahkamah Agung dapat merespon maupun menindaklanjuti berdasarkan kewenangan masing-masing untuk menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim demi mewujudkan peradilan bersih.

Oleh karena Surat Undangan tersebut kami Immanuel Sitanggang & Partners meminta Pihak MEDIA untuk dapat mengawal pemeriksaan tersebut agar proses pengaduan hingga pemeriksaan dapat berjalan dengan transparansi yang ADIL DAN BERADAB. Sebagaimana Fungsi pers sebagai media informasi dengan Metode penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dimana data-datanya diperoleh dengan mengkaji norma-norma dalam peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan kepustakaan. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka tanpa campur tangan dari pihak lain untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, Hal ini berarti bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu unsur yang sangat penting guna menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dimana kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan ini juga telah tercantum dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999, untuk menjamin kemerdekaan pers maka pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. Namun kemerdekaan pers ini tidak serta merta membebaskan pers untuk dapat menyebarluaskan gagasan serta informasi kepada publik. Pasal 5 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers merumuskan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberitahukan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Kemudian dalam ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf e UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam mengembangkan pendapat umum itu harus didasari dari informasi yang tepat, akurat dan benar. Selain itu juga harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dengan kata lain, walaupun pers memiliki kemerdekaan untuk menyebarluaskan gagasan serta informasi namun gagasan-gagasan dan informasiinformasi tersebut haruslah didasari oleh informasi yang tepat, akurat, dan benar. sehingga nantinya tidak mengakibatkan terbentuknya opini publik yang salah. (Red)