MUNASSUS GABPEKNAS Tahun 2021

Andi gumilar Kamis | 09 September 2021 | WIB
MUNASSUS GABPEKNAS Tahun 2021
Foto: Istimewa

SwaraJakarta.com -
Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) telah menyelenggarakan MUNASSUS yang dilaksanakan secara hybrid (online/off line) di Sekretariat DPP GABPEKNAS serta melalui aplikasi zoom meeting. MUNASSUS GABPEKNAS dihadiri oleh 23 DPD Provinsi dan 50 DPD Kabupaten/Kota seluruh indonesia sebagai pesertanya.
Agenda utama MUNASSUS GABPEKNAS adalah merubah AD / ART, khususnya tentang keberadaan Dewan Kode Etik sebagaimana hasil evaluasi pada pleno tanggal 1 september 2021 bahwa AD / ART GABPEKNAS blm memenuhi sesuai ketentuan perundang undangan
Munassus diawali dengan laporan dari Bapak Guntur Aritonang yang menyampaikan bahwa terselenggaranya Munassus ini adalah berdasarkan hasil Rapat Pleno DPP Gabpeknas pada tanggal 1 September 2021, sebagai tanggapan dan jawaban atas hasil evaluasi akreditasi gabpeknas di tahap 1 (pertama) dan 2 (kedua), sebagaimana di atur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gabpeknas bahwa munassus dapat di lakukan atas permintaan 2/3 provinsi atau atas inisiatif Pleno DPP Gabpeknas.
Dalam sambutannya Ketua Umum Gabpeknas TB Pangaribuan mengungkapkan ,bahwa munassus ini diadakan adalah dalam rangka agar gabpeknas lulus dalam akreditasi ke-3 perlu kita ketahui bersama bahwa selama ada gabpeknas, selama ada lpjk, gabpeknas tetap lulus akreditasi, bahkan di tahun 2007 gabpeknas adalah asosiasi kedua terbesar setelah gapensi.
Persyaratan yg di perlukan untuk lulus akreditasi telah di bimbing dan dibina oleh FLAJK, diharapkan untuk akreditasi selanjutnya gabpeknas lulus dan lolos, DPD di provinsi yang telah berjuang untuk mengikuti aturan-aturan yg di tetapkan DPP Gabpeknas adalah sekarang waktunya untuk melakukan Munassus dan dalam Munassus ini, sekaligus menghadirkan siapa pengganti sekjen Gabpeknas yang telah mendahului kita.
Agar supaya kedepan Gabpeknas sudah sangat baik diharapkan menjadi lebih baik lagi. Diucapkan pula terimakasih kepada semua pihak serta kepada Bapak Sutiyoso sebagai Ketua Dewan Penasehat yang tidak hadir pada saat ini karena padatnya jadwal beliau.

Pada kesempatan lain, dalam sambutan pembukaan acara Munassus tersebut, Ir. Nicodemus Daud, M.Si. ( direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi ) yang mewakili Dirjen Bina Konstruksi Ir. Yudha Mediawan,M. Dev. Plg mengungkapkan rasa senangnya bisa di pertemukan dengan segenap peserta serta melihat semangat yang luar biasa seperti di sampaikan oleh ketua umum DPP Gabpeknas, bahwa semua harus terus maju dan tidak boleh mundur, karena sampai dengan saat ini Indonesia masih mengedepankan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program pembangunan nasional, tetapi juga sama mengetahui bahwa karena situasi saat ini kita bahwa banyak sekali mengalami berbagai macam kendala atau penurunan, pemotongan anggaran, sehingga banyak juga kegiatan yang terhenti, tetapi itu juga tidak boleh mengurangi semangat . Beliau merasa senang Ketua Umum menyampaikan bahwa melanjutkan akreditasi, pandemi malah memacu semua untuk derenovasi supaya berinovasi agar dapat menggunakan teknologi dan tetap bisa berkarya di negara Indonesia.
Salah satu kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur adalah rantai pasok. Dan rantai pasok ini ada 4 : 1. Adalah, material, peralatan, sdm dan teknologi. Dan ini mulai dari BU jasa konstruksi sampai rantai pasok ada 4 sampai 5 tier, rantai pasok ini sangat mempengaruhi kinerja perusahaan.
Bahwa ternyata BUJK ini untuk dapat bertahan mereka mempunyai rantai Pasok juga, dalam arti mempunyai management rantai Pasok, suplay, chain dan management. Oleh karena itu maka seluruh anggota Gabpeknas, agar dapat mewujudkan ini. Supplay chain management di dalam asosiasi atau kalau bisa di perusahaan akan baik sekali karena akan sangat mendukung dalam pembangunan itu sendiri.
Pada saat ini kita juga bersama-sama berusaha semua mengimplementasikan UU no.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang baru saja terbit akhir tahun lalu yang memberikan reformasi struktural dan mempercepat tranformasi ekonomi, dengan UU ini diharapkan akan memberikan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi yg masuk kedalam negri, hal ini utamanya dilakukan melalui simplisikasi dan harmonisasi regulasi perijinan berusaha sehingga mengurangi terjadinya penyimpangan dalam proses perijinan berusaha, memberikan kepastian hukum, dan terutama kemudahan bagi pelaku usaha.
Ada 2 peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari pada UU 11 tahun 2020, yaitu PP No.5 tahun 2021 tentang penyelengaraan perijinan berusaha berbasis resiko dan perubahan dari PP 22 tahun 2020 tentunya untuk dapat mengimplementasikan seluruh peraturan maka di perlukan kolaborasi dan sinergi dari semua pihak juga dari Asosiasi Gabpeknas dan seluruh anggotanya.
Sinergi ini mencakup pemerintah pusat, daerah, juga masyarakat jasa konstruksi, termasuk gabpeknas dan seluruh angotanya,
BUJK wajib menjadi anggota asosiasi yang terdaftar di LPJK bukan menjadi anggota asosiasi yang terakreditasi.
Bapak Joko widodo telah mencanangkan mulai beroperasinya OSS ( online Single submission ) kedepannya maka semua permintaan untuk perijinan berusaha termasuk sertifikat, semuannya melalui OSS.
Dan beliau berharap Munassus ini akan memberikan dampak yang besar dan positif terhadap Gabpeknas sehingga kedepan Gabpeknas akan mampu untuk lebih berkontribusi, meningkatkan daya saing anggota bahkan mampu untuk bisa membangun infrastruktur lebih baik, tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu.

Ikut menambahkan sambutan dalam acara Munassun tersebut , Ir Taufik Widjoyono MSc ( Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi / LPJK)
Bahwa ini adalah tahun-tahun tantangan karena regulasinya berubah. Baik UU jasa konstruksi dan adanya UU cipta Kerja, sehingga melahirkan berbagai aturan baru.

Dengan adanya aturan baru ini konsekwensinya dengan memperbaiki regulasi terkait akreditasi.
Bahwa kewajiban Asosiasi terutama asosiasi badan usaha yg pertama dan sangat utama adalah dalam menegakkan kode etik yang menjadi syarat organisasi bahwa kode etik ada di atas semuanya. Karena tanpa kode etik organisasi ini tidak jelas arahnya.

Disampaikan pula tentang keinginan agar kader-kader muda memahami dan belajar tentang kaderisasi dalam penyelengaraan jasa konstruksi kedepan sesuai dengan keinginan bersama didalam memajukan infrastruktur maupun pekerjaan konstruksi di negara Republik Indonesia,
Akreditasi bukan ajang kompetisi tetapi adalah kesesuaian sehingga kekurangan berkas yang sudah lengkap pada saat submit insyaallah bisa kita penuhi dan segera dapat membentuk lembaga sertifikasi BU Gabpeknas secara bersamaan dalam bulan ini.