Oknum Anggota Polres Kabupaten Bekasi Dilaporkan LPPKI Jabar Ke Propam

Rabu | 22 Juni 2022 | WIB
Oknum Anggota Polres Kabupaten Bekasi Dilaporkan LPPKI Jabar Ke Propam
Foto: Istimewa

SwaraJakarta.com - Oknum Anggota Polres Kabupaten Bekasi Dilaporkan LPPKI Jabar Ke Propam

Menindaklanjuti upaya penyitaan paksa mobil konsumen pada salahsatu perusahaan Leasing di Bekasi, yang mana penarik atau penyita kendaraan dilakukan oleh Oknum anggota Polres Kabupaten Bekasi berinisial AM, bahkan AM mengancam akan menderek dengan Paksa jaminan tersebut sehingga Konsumen merasa terancam dan di rampas Hak Konstitusinya, akhirnya pihak Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen Indonesia (LPPKI) Jawa Barat melaporkan oknum tersebut ke Propam Kota Bekasi.

Ketua LPPKI Jawa Barat, Pantas Siregar usai pelaporan menjelaskan, Bahwa hari ini Rabu 22 Juni 2022, LPPKI Jabar melapor kepada divisi Propam Polres Metro Kota Bekasi, terkait dugaan oleh warga Kota Bekasi, oknum anggota kepolisian Metro Kabupaten Bekasi, unit-5 ranmor, yang ingin melakukan eksekusi jaminan fidusia. Ini jelas tidak sesuai dengan peraturan PP RI Nomor 2 Tahun 2003 pasal 5 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian, dan putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Sita Jaminan objek Fidusia harus melalui Putusan Pengadilan.

Di sini oknum anggota unit 5 ranmor Polres Kabupaten Bekasi (AM) memaksakan untuk mengambil paksa Sita Jaminan Fidusia, sedangkan kami dari pihak terlapor meminta keabsahan dari jaminan Fidusia tersebut, yaitu sertifikat dan akte fidusia sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 42 tahun 1999.

Jika tidak ada itu berarti antara debitur dan kreditur perjanjian di bawah tangan, dan tidak bisa melakukan eksekusi jaminan fidusia.

Kami menilai bahwa AM telah gagal mengemban amanat sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung rakyat, serta menegakkan hukum yang berkeadilan bebas dari kepentingan tertentu dari pihak manapun. Jadi kami harap Propam untuk segera menerima laporan dan menindaklanjuti pihak kami, terkait dengan oknum polisi yang melakukan esekusi jaminan Fidusia yang melanggar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, tegas Pantas S. (Red)